Kamis, 14 Mei 2015

SERUAN NASIONAL PERINGATAN 21 MEI 1998

 MOMENTUM HARI KEJATUHAN SOEHARTO: TUNTASKAN PERJUANGAN DEMOKRASI 1998

Gerakan 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto  turun dari jabatannya sebagai Presiden pada tangal 21 mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa sejak Pembantaian massal rakyat indonesia 1965  hingga tahun 1998. Gerakan 98 merupakan tonggak pembukaan ruang demokrasi yang selama 32 tahun tidak ada kebebasan sama sekali mulai dari kampus hingga di  lingkungan sosial masyarakat secara umum.

Namun perjuangan Demokrasi 98 sesungguhnya belum tuntas, soeharto memang telah tiada tapi politik orde baru masih berdiri kokoh hingga saat ini. Demiliterisasi (berhentinya proses militerisasi) merupakan salah satu yang diperjuangkan oleh gerakan 98 belum lagi tercapai.  Kalau Soeharto dulu merangkul militer menjadi tulang punggung utama dipemerintahannya, kini pemerintahan jokowi juga demikian. Mereka ini, sisa-sisa Orde Baru terus-menerus melakukan manuver politik  agar dosa-dosa mereka tidak pernah terbongkar dan bisa mempertahankan status quo. Akibatnya, agenda-agenda perjuangan 98 seperti demiliterisasi, pemberantasan KKN dst dst, terus terganjal.

Selasa, 12 Mei 2015

Peringati Trisakti, Mahasiswa Jogja Tuntut Pendidikan Gratis!



Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta hari ini (12/05) memperingati tragedi Trisakti yang terjadi 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998 saat mahasiswa dan rakyat hendak menggulingkan rezim otoriter Soehart. Peristiwa ini menyebabkan beberapa mahasiswa Trisakti meninggal karena ditembaki aparat militer. Peringatan ini digelar dalam bentuk aksi massa di kampus UIN dan pertigaaan UIN Sunan Kalijaga. Aksi yang digelar kali ini, Cakrawala beraliansi dengan kawan-kawan organisasi mahasiswa diantaranya FAM-J, PMII, FMPR, SMI, Perempuan Mahardhika dan LMND dengan nama aliansi Refleksi Tragedi Trisakti.

Aksi yang di mulai pukul 14.00 mengangkat tema “Tolak Kapitalisasi Pendidikan, Bangun Persatuan Mahasiswa Berkarakter Kerakyatan”. Menurut koordinator lapangan kawan Ali Akbar Muhammad, isu yang diangkat soal pendidikan di Indonesia. Menurutnya pendidikan di Indonesia sangat mahal dan tidak dapat diakses oleh rakyat miskin.  “Saat ini pendidikan telah dilempar ke pasar, salah satu bentuknya adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT), inilah bukti nyata negara melepaskan tanggungjawabnya dalam pembiayaan pendidikan” kata kawan yang sering dipanggil Ali ini. 

Sabtu, 02 Mei 2015

GNP TUNTUT PENDIDIKAN GRATIS, DEMOKRATIS, ILMIAH DAN BERKARAKTER KERAKYATAN


Sabtu, 02 Mei 2015, sekitar pukul 13.30, sekitar 500an mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi mahasiswa di Yogyakarta membanjiri sepanjang jalan Malioboro. Hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, massa yang menamakan diri Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan berkarakter kerakyatan. Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta adalah salah satu gerakan mahasiswa yang terlibat dalam GNP.

Menurut Adely Laode koordinator Cakrawala mengatakan bahwa paska Indonesia ikut menanda-tangani program WTO yaitu General Adjusment on Trade in Service (GATS), pendidikan langsung di lempar ke pasar sebagai salah satu komoditi dari industri jasa oleh pemerintah Indonesia. Sehingga pria dengan lesung pipi yang tak kentara itu menegaskan bahwa pendidikan mahal  tak terelakkan karena negara adalah boneka WTO.

Apa yang dikatakan Adely, tidak jauh berbeda seperti apa yang dikatakan oleh Barces Kabuseng. Pria berparas manis asal negeri Nikel, Halmahera, saat dimintai pendapat menuturkan bahwa Indonesia tidak punya syarat menjadi negeri dengan biaya pendidikan yang mahal. Pasalnya, negeri ini kaya dengan sumber daya alam. Tentu saja, jika SDA dikuasai dan dikelola oleh rakyat maka bukan saja pendidikan yang gratis tapi seluruh hajat hidup rakyat Indonesia akan terpenuhi.

Namun menurutnya, pendidikan gratis saja tidak cukup. Sebab saat ini di Indonesia, praktek anti demokrasi di kampus semakin nyata dilakukan oleh pihak kampus. Pemutaran film Senyap, film Samin VS Semen, diskusi-diskusi sejarah, LGBT, dll, dilarang keras di kampus. Mahasiswa harus berjuang kuat untuk itu. Makanya, yang dituntut pendidikan gratis, demokratis, ilmuah dan berkarakter kerakyatan. Tutupnya langsung berlalu masuk ke barisan massa aksi. Terlihat warna-warni bendera organisasi menambah menarik aksi siang menjelang sore ini. Tulisan di poster-poster menegaskan tuntutan – tuntutan GNP secara bersama, misalnya: Cabut UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Uuno 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta beberapa regulasi pendidikan yang dianggap memberikan legitimasi pada swastanisasi dunia pendidikan.

Pukul 18.15, GNP membubarkan diri dengan tertib. “Ini bulan Mei. Bulan perlawanan rakyat Indonesia. Saya kira kawan – kawan GNP sudah menyepakati bahwa front ini tidak akan berhenti hanya pada tanggal 02 Mei saja. Tapi akan ada kelanjutannya” tutup Adely.


Oke, kita tunggu aksi selanjutnya. Semangat terus ya, kawan. Semoga ada perubahan di dunia pendidikan. Bersatulah gerakan mahasiswa. J (Tinta Merah)

Kamis, 30 April 2015

SERUAN AKSI NASIONAL HARI BURUH DAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL 01 – 02 MEI 2015


TUNTUT KESEJAHTERAAN BURUH & PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH DAN DEMOKRATIS!

Selamat datang di bulan Mei, bulan perlawanan rakyat. Di Indonesia, bulan Mei menjadi bulan yang penuh dengan peristiwa perlawanan rakyat. Terutama 01 Mei atau Hari Buruh se dunia dan  02 Mei yaitu Hari Pendidikan Nasional. 2 hari ini direspon dengan aksi berturut-turut oleh gerakan buruh dan mahasiswa.

I.                    Kapitalisme Mengeksploitasi Buruh, Memprivatisasi Pendidikan
Proyek pembangunan Industrialisasi di Indonesia yang di mulai sejak 1967 hingga kini nyatanya tak sebanding dengan membangun kesejahteraan buruhnya. Kondisi kehidupan buruh cukup mengenaskan. Buruh, sang produsen sekaligus sumber penghasil profit bagi pengusaha, mendapati hidupnya dalam kesengsaraan. Hasil produksi tangannya sendiri pun tak sanggup dinikmati oleh buruh karena upah yang sangat jauh dari kebutuhan hidup layak. Belakangan ini, gerakan buruh terus menuntut hak normatif, salah satu adalah upah layak. Tuntutan ini bukan tanpa landasan dan penuh perhitungan, upah yang