CMYnews – Rabbu, 19 Desember 2018, rakyat Papua
dan Indonesia (ratusan) yang
tergabung dalam ALIANSI
MAHASISWA PAPUA dan FRI-WEST PAPUA menggelar aksi longmarch dari asrama kamasan papua, berjalan
kaki sampai ke titik 0 km
Malioboro Yogyakarta.
Aksi ini untuk memperingati malapetaka 57 tahun TRIKORA (Tri Komando Rakyat) pada tahun 19 Desember 1961-19 Desember 2018.
Selain melakukan longmarch massa aksi juga membawa keranda mayat sebagai simbol telah matinya demokrasi bagi rakyat Indonesia dan rakyat Papua, yang di lakukan oleh militerisme dan kolonialisme Indonesia. Di tengah perjalanan massa aksi pun berhenti di Pasar Sentul Yogyakarta, kemudian menyampaikan orasi politik dan respon dari masyarakat pun sangat serius mendengarkan apa yang di sampaikan oleh korlap. Setelah beberapa menit massa aksi melanjutkan perjalanan menuju ke titik 0 km.
Aksi ini untuk memperingati malapetaka 57 tahun TRIKORA (Tri Komando Rakyat) pada tahun 19 Desember 1961-19 Desember 2018.
Selain melakukan longmarch massa aksi juga membawa keranda mayat sebagai simbol telah matinya demokrasi bagi rakyat Indonesia dan rakyat Papua, yang di lakukan oleh militerisme dan kolonialisme Indonesia. Di tengah perjalanan massa aksi pun berhenti di Pasar Sentul Yogyakarta, kemudian menyampaikan orasi politik dan respon dari masyarakat pun sangat serius mendengarkan apa yang di sampaikan oleh korlap. Setelah beberapa menit massa aksi melanjutkan perjalanan menuju ke titik 0 km.
Yunita selaku kordum, yang CMY-News temui di sela-sela istirahat,
menyampaikan bahwa West Papua sudah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang
merdeka pada 1 Desember 1961. Namun kemerdekaan ini hanya bertahan selama 19
hari, karena tanggal 19 Desemeber 1961 Presiden Soekarno menyerukan TRIKORA (Tri Komando Rakyat), sebagai awal
penjajahan di bangsa Papua.
Operasi militerisasi di Papua pun massif di lakukan sampai saat ini, sebelum PEPERA di adakan pada tahun 1967 telah disepakati kontrak karya bersama Freport, kemudian pada tahun 1969 baru PEPERA di laksanakan. Bahkan keterlibatan rakyat Papua pun tidak mayoritas, hanya minoritas itu pun di todong dengan senjata.
Hingga sampai saat ini pembungkaman ruang demokrasi,pembunuhan,pemebantaian, semakin massif terjadi, aksses jurnalis pun di bungkam.
"Kami tidak butuh pembangunan yang kami butuhkan adalah Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua. Untuk itu solusi yang tepat adalah segera melakukan referendum. Kami juga merespon terkait perang revolusi yang di jalankan TNPB, bahwa tindakan yang di lakukan TNPB sudah sesuai dengan hukum perang revolusi, namun media borjuasi Indonesia massif melakukan pemberitaan. Tetapi pembunuhan ribuan orang Papua tidak pernah satu media pun meliput secara massif," ungkap Yunita.
Operasi militerisasi di Papua pun massif di lakukan sampai saat ini, sebelum PEPERA di adakan pada tahun 1967 telah disepakati kontrak karya bersama Freport, kemudian pada tahun 1969 baru PEPERA di laksanakan. Bahkan keterlibatan rakyat Papua pun tidak mayoritas, hanya minoritas itu pun di todong dengan senjata.
Hingga sampai saat ini pembungkaman ruang demokrasi,pembunuhan,pemebantaian, semakin massif terjadi, aksses jurnalis pun di bungkam.
"Kami tidak butuh pembangunan yang kami butuhkan adalah Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua. Untuk itu solusi yang tepat adalah segera melakukan referendum. Kami juga merespon terkait perang revolusi yang di jalankan TNPB, bahwa tindakan yang di lakukan TNPB sudah sesuai dengan hukum perang revolusi, namun media borjuasi Indonesia massif melakukan pemberitaan. Tetapi pembunuhan ribuan orang Papua tidak pernah satu media pun meliput secara massif," ungkap Yunita.
Marlen (FRI-WEST PAPUA) Korlap aksi tersebut menyatakan bahwa pada kenyataannya Papua sudah merdeka, makan perjuangan
bangsa Papua dan rakyat Indonesia yang mendukung, adalah perjuangan merebut
kembali kemerdekaan.
Malapetaka TRIKORA adalah awal mula infasi militer dan pencaplokan kolonialisme Indeonesia terhadap bangsa Papua. Malapetaka TRIKORA yang di kumandangkan Soekarno di Alun-alun Utara Yogyakarta adalah bentuk dari Penjajahan yang di lakukan Negara Indonesia terhadap bangsa Papua.
Di masa Rezim Orde Baru lebih massif melakukan penjajahan di PAPUA bahkan hingga sampai saat ini. Sejarah harus di ungkap kembali, bahwa Papua bukan Indonesia, Papua adalah Negara yang sudah Merdeka. Maka dari itu kami Front Rakyat Indonesia-west Papua mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua, Sebagai Solusi Demokratis serta mendemokratiskan rakyat Indonesia.
Malapetaka TRIKORA adalah awal mula infasi militer dan pencaplokan kolonialisme Indeonesia terhadap bangsa Papua. Malapetaka TRIKORA yang di kumandangkan Soekarno di Alun-alun Utara Yogyakarta adalah bentuk dari Penjajahan yang di lakukan Negara Indonesia terhadap bangsa Papua.
Di masa Rezim Orde Baru lebih massif melakukan penjajahan di PAPUA bahkan hingga sampai saat ini. Sejarah harus di ungkap kembali, bahwa Papua bukan Indonesia, Papua adalah Negara yang sudah Merdeka. Maka dari itu kami Front Rakyat Indonesia-west Papua mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua, Sebagai Solusi Demokratis serta mendemokratiskan rakyat Indonesia.
Deven salah satu masa aksi, yang di mintai
pandangannya iya menyatakan bahwa gerakan rakyat Indonesia, harus mendukung
papua untuk merdeka. Karena sudah jelas bahwa penindasan dan penghisapan
semakin massif terjadi di papua, dan itu di lakukan oleh
militerisme,kolonialisme dan kapitalisme global. Karena ketika gerakan rakyat
anti terhadap penindasan maka wajib bagi gerakan rakyat untuk mendukung papua
merdeka.
Aksi pun di tutup dengan Pembacaan sikap
- Selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh papua
- Tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua
- Buka akases jurnalis independent untuk dapat meliput segala persoalan yang terjadi di Papua
- Tutup seluruh perusahaan asing maupun nasional yang ada di seluruhPPapua
- Hentikan tindakan reprsifitas dan pembungkaman ruang demokrasi yang di lakukan oleh kepolisian terhadap seluruh aktifis mahasiswa dan aktifis prodem yang bersolidaritaS
- Hentikan perampasan tanah adat di Papua
- Hak menentukan nasib sendiri adalah solusi demokratis bagi bangsa papua
PAPUA
MERDEKA,PAPUA MERDEKA,PAPUA MERDEKA
Alam
