Solider dan Aksi Kamisan Jogja, Aksi Bebaskan Tahanan Politik Tanpa Syarat

Kamis 2 Januari  Puluhan kaum muda di Yogyakarta melakukan aksi di Tugu Yogyakarta, aksi di mulai pada 16.13 WIB dengan Tema Bebaskan Tahanan Politik Tanpa Syarat, Cabut SK Drop Out Rektor Unkhair, Serta Hentikan Intimidasi Terhadap Aktivis Pro Demokrasi.

Aksi solidaritas ini tergabung dari berbagai organisasi dan Individu pro demokrasi yang tergabung dalam Solidaritas Demokrasi Untuk Rakyat (Solider) dan Aksi Kamisan Jogja.

Randi  Humas aksi, yang di temui setelah aksi menyampaikan bahwa, “aksi protes ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengabarkan kepada rakyat Indonesia. Terkait dengan sidang 6 aktivis pro demokrasi di Jakarta pada hari ini Kamis 2 Januari 2020”.

“Bahwa negara telah melakukan pembungkaman ruang demokrasi terhadap tahanan politik pejuang Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua yang ditahan di Indonesia dan Papua, kami menegaskan bahwa Hak Menentukan Nasib Sendiri bukan Makar. Selain itu kami juga meyerukan untuk mencabut SK Drop Out yang dilakukan oleh Universitas Khairun Ternate terhadap mahasiswa pejuang demokrasi, serta intimidasi terhadap mahasiswa di Lampung”.

Adapun tututan aksi sebagai berikut :

11.Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat termasuk Surya Anta

22.Cabut SK Drop Out UNKHAIR (Nomor 1860/UN44/KP/2019) kepada Arbu, Fahyudi, Fahrul, dan Ikra

33.UNMAL dan UNKHAIR menghentikan segala macam bentuk pembungkaman ruang demokrasi dan berekpresi didalam kampus

44.Mengecam tindakan intimidasi intel polresta Bandar lampung dan polda lampung terhadap mahasiswa Universitas Mahalayati Lampung

55.Hentikan intervensi dalam dunia kampus atau pendidikan

66.Tarik TNI-POLRI organil dan non organic dari tanah papua

77.Buka akses jurnalis seluas-luasnya di Papua

88.Hentikan Operasi TNI-POLRI di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya dan diseluruh tanah Papua

99.Tolak pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua

110.Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua sebagai solusi demokratis

Reportase

Bintang Utara

(Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta)

AKSI SOLIDARITAS DEMOKRASI UNTUK RAKYAT YOGYAKARTA

Rabbu 18 September 2019 Puluhan kaum muda di Yogyakarta melakukan aksi di Tugu Yogyakarta, aksi di mulai pada 15.00 WIB dengan Tema Kebebasan Berserikat adalah Hak Asasi Hentikan Kriminalisasi Aktifis Bebaskan Tanpa Syarat .

Aksi solidaritasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rezim Jokowi-JK yang telah melakukan pembungkaman ruang demokrasi dan kriminalisasi terhadap aktifis pro demokrasi yang menyuarakan terkait persoalan kolonialisme dan rasisme terhadap rakyat papua.

Raihan, Kordinator Umum aksi, yang di temui setelah aksi menyampaikan bahwa “tujuan dari aksi ini untuk merespon upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh negara terhadap  rakyat papua dan aktifis pro demokrasi –hak asasi manusia yang menolak segala bentuk diskriminasi rasial, etnis maupun penjajahan yang dilakukan oleh NKRI terhadap bangsa West Papua. Indonesia lewat aparat Kepolisian melakukan tindakan represif, penangkapan secara paksa terhadap aktifis, Surya Anta, Veronika Konam, dll. Maka harapan saya ditengah situasi demokrasi yang semakin dibungkam, menjadi kebutuhan mendesak elemen-elemen masyarakat sipil serta gerakan pro demokrasi harus membangun gerakan yang benar-benar massif untuk terus memperjuang kebebasan berdemokrasi yang sampai hari ini masih terus dibelenggu oleh oligarki politik dan oligarki bisnis dalam memanfaatkan pemerintah untuk menguasai seluruh sumber daya alam di Indonesia maupun Papua”

Aksi ini bukan hanya kaum muda tapi juga hadir seorang Dosen UGM yang dating untuk memberikan solidaritas, sebut saja Pipin dalam orasinya dia menyapaikan “ Bahwa apa yang kami ajarkan dikampus bahwa perjuangan untuk menyampaikan kebenaran dijamin dalam Negara Demokrasi namun apa yang dilakukan oleh Rezim Jokowi-JK dengan menangkap berbagai aktifi pro demokrasi merupakan sebuah tindakan yang sangat anti demokrasi”

Dalam aksi tersebut masa aksi pun menyayikan yel – yel , “Di Papua ditangkap di Indonesia ditangkap dimana-mana rakyat ditangkap 2x, ayo lawan dan bebaskan 2x kawan”, “Demokrasi hasil perjuangan siapa? Rakyat 2x, bukan milik penguasa bukan milik pemodal tapi milik rakyat tertindas”

Massa aksi juga membawa berbagai poster-poster tuntutan, segera bebaskan kawan kami tanpa syarat yang membuat aksi semakin menarik, selain itu aksi ini juga mendapat sorotan dari warga Yogyakarta dengan mengambil selebaran yang dibagi-bagikan oleh masa aksi.

Reportase

Bintang Utara

(Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta)

AKSI MOGOK MAKAN DRIVER ONLINE JOGJA-JAWA TENGAH

Selasa 09 April 2019 Driver Online Yogyakarta- Jawa Tengah melakukan aksi mogok makan di depan kantor PT.Gojek Indonesia Yogyakarta. Aksi di mulai dari kantor Grab Yogyakarta sampai Kantor PT. Gojek Indonesia yang di lanjutkan dengan mogok makan. Rabbu 10 April 2019 aksi mogok makan masih saja berlanjut karena tuntutan massa aksi tidak di penuhi oleh PT.Gojek Indonesia. Aksi mogok makan ini di pelopori oleh Front Indonesia( Independent Driver Online Indonesia) , perwakilan yang melakukan mogok makan adalah Presiden dan Wakil Presiden Front Indonesia.

Aksi mogok makan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap praktek penindasan yang di lakukan oleh PT. Gojek Indonesia dan Grab. Aksi mogok makan ini adalah murni aksi yang lahir dari keresahan para Driver-driver online Jogja – Jawa Tengah

Nurahok , Kordinator lapangan Aksi mogok makan, yang di temui di sela-sela aksi menyampaikan, aksi ini di lakukan oleh Front Indonesia ( Independent Driver Online Indonesia), yang beranggotakan 3000 se Yogyakarta – Jawa Tengah. Target kami melakukan aksi ini adalah sampai tututan kami terpenuhi, karena ini menyangkut dengan hidup dan mati kami. Ketika masalah ini tidak di selesaikan maka kami akan kehilangan sumber kehidupan kami. Yang kami rasakan selama ini adalah kesewenang-wenangan dari pihak aplikator, latar belakangnya adalah perjanjian kemitraan yang di buat secara sepihak oleh aplikator (PT.GOJEK INDONESIA DAN GRAB), para driver tidak pernah di berikan ruang untuk berpartisipasi. Inilah sebuah bentuk ketidakadilan, ini adalah sebuah sistem yang menindas, padahal orang tertarik pada dirver online ini karena iming-iming dari perusahaan dengan dalil kemitraan, pendapatan yang bagus, namun pada kenyataanya justru mereka yang lebih di untungkan.

Restu, salah satu perwakilan dari KPBI (Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia) Yogyakarta, yang juga terlibat aksi, menegaskan bahwa, aksi ini sebagai tindak lanjut dari aksi yang pertama 8 maret 2019, aksi di laksanakan karena tuntutan aksi sebelumnya tidak di gubris oleh PT.Gojek Indonesia dan Grab. Sudah ada pertemuan dengan pihak wali dan PT.Gojek Indonesia, namun tetap saja pihak PT.Gojek Indonesia tidak pernah memenuhi tututan para driver. Aksi ini terpusat di Kantor PT. Gojek Indonesia. Harapan kedepan karena mau memasuki hari buruh International, perlu memperkuat solidaritas antara sesama para driver online seluruh Indonesia dan Seluruh rakyat tertindas Indonesia.

Sabar Gimbal , Presiden Front Indonesia (Independent Driver Online Indonesia), menyampaikan pada saat konfrensi pers, hari ini kami akan menyampaikan bentuk ketidakadilan yang di lakukan oleh PT.Gojek Indonesia dan Grab, yang mana tututan kami yang sudah di serahkan namun mereka masih menjawab dengan retorika-retorika palsu, saya buktikan dilapangan bahwa yang mereka lakukan hanya untuk menindas mitranya. Apa yang di lakukan oleh pihak perusahaan online ini, adalah merupakan bentuk monster kapitalis yang paling dahsyat dan mengerikan. Presiden RI harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan, karena ini bukan hanya masalah Driver online Yogyakarta – Jawa Tengah, tapi ini masalah rakyat seluruh Indonesia. Kita semua Driver online Indoensia akan kehilangan lapangan pekerjaan, karena saat ini PT. Gojek Indonesia dan Grab, telah bekerja sama dengan Astra, dan kami mensenyalir ini merupakan grandesain untuk menghabisi kami semua. Jika tuntutan kami tidak di penuhi makan aksi ini akan berlanjut.

Tuntutan Aksi :

1.      Pemuktahiran/Pemutihan Akun Driver PT.GI

2.      Hapuskan Sistem dan Alokasi Order

3.      Kembalikan Jumlah Point Skema Intensif Untuk Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah

4.      Meninjau Ulang Perjanjian Kemitraan Untuk Lebih Berlandaskan Kesetaraan dan Keadilan

Reportase

Ali Akbar Muhammad

(Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta)

Solidaritas Rakyat Indonesia Untuk Venezuela

CMY NEWS -  Selasa 12 Febuari 2018, Puluhan Rakyat Indonesia dan West Papua di Yogyakarta , Menggelar aksi longmarc dari Parkiran Abubakar Ali - Titik 0 Km Malioboro. Puluhan massa ini tergabung dalam Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Venezuela. Aksi di mulai pada 12.00 WIB.

Aksi ini di lakukan untuk mengecam dan mengutuk keras tindakan Intervensi  dan upaya kudeta yang di lakukan oleh Imprealisme AS dan sekutunya terhadap Pemerintahan bolivarian Venezuela dan Presiden terpilih Nicholas Maduro, serta Memberikan Solidaritas terhadap Rakyat Bolovarian Venezuela yang sedang mempertahankan kedaulatan. Dalam perjalanan longmarc massa aksi meneriakkan Hands Off Venezuela, serta menyayikan lagu-lagi perjuangan. Aksi ini pun mendapat sorotan dari berbagai masyarakat di sepanjang Malioboro.

Marlen selaku Kordum, dalam orasi politiknya menyampaikan , bahwa upaya kudeta ini mengingatkan kita pada Kudeta 1965 yang di lakukan oleh Militer dengan dukungan Imprealisme, terhadap Pemerintahan Orde lama Soekarno, yang berakibat pada malapetaka pembantaian jutaan rakyat Indonesia. Hal serupa pun terjadi di Chile pada tahun 1973 yang mana kudeta juga di lakukan oleh militer dengan dukungan Imprealisme terhadap Presiden sosialis Salvador Alende. Rakyat Venezuela punya pengalaman mempertahankan kedaulatan, sebelumnya di tahun 2000 upaya kudeta pernah di lakukan oleh militer Venezuela dengan dukungan Klas borjuis Venezuela serta Imprealisme AS dan sekutunya, namun Kudeta ini hanya berlangsung selama 48 jam, Pemerintahan bolivarian dan Presiden Hugo Chaves berhasil di kembalikan oleh mayoritas rakyat Venezuela.

Mengecam Tindakan Pembungkaman Ruang Demokrasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Birokrasi Kampus Universitas Almaata Yogyakarta

UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (citizen’s rights) atau hak-hak constitusional warga Negara (the citizen’s constitusional rights) dapat terlaksana.

Hak-hak warga negara (citizen’s rights) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Surat himbauan yang di keluarkan oleh pihak birokrasi kampus Universitas Almaata Yogyakarta, telah mencederai demokrasi serta telah melanggar Undang-undang dasar 1945 mengenai hak-hak warga negara. Apa yang di lakukan oleh pihak birokrasi kampus ini merupakan bentuk dari politik orde baru. Padahal kita tau secara bersama semangat reformasi adalah memberikan ruang demokrasi bagi rakyat, selama 32 tahun orde baru berkuasa tidak ada ruang demokrasi bagi rakyat.  Maka perjuangan mahasiswa bersama rakyat hingga berhasil melahirkan reformasi 1998 adalah bentuk dari perjuangan membuka ruang  demokrasi bagi rakyat serta menjadikan kampus sebagai ruang ilmiah , tradisi kritis, serta memberikan kebebasan mahasiswa untuk berekspresi di kampus.

Kampus tak lagi Memiliki Tradisi Ilmiah

Pendidikan adalah jalan pembebasan, jalan menuju peradaban manusia yang lebih baik, serta jalan untuk membuka akses hidup layak. Olehnya, kebebasan berfikir , berkreasi dan menyampaikan  pendapat menjadi basis dasar sarta tradisi yang harus diciptakan untuk menuju peradaban manusia yang lebih baik.

Tindakan-tindakan kekerasaan, kriminalisasi serta  pembungkaman aspirasi mahasiswa selalu menjadi tontonan yang mengerikan yang dipertunjukkan Negara dan kampus dalam menanggapi protes-protes mahasiswa. Kampus yang seharusnya menunjukkan sebuah peradaban yang demokratis,  diubah menjadi intitusi yang menghancurkan sebuah kebebasan mahasiswa dalam berdemokrasi.

Sementara kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi,  tak ubahnya menjadi sebuah aturan normatif yang selalu dilanggar kampus melalui tindak-tindak kekerasaan, kriminalisasi,pelarangan yang diintruksikan oleh Pejabat kampus. Kebebasan-kebebasan yang ada di kampus menjadi simbolis semata, untuk menunjukkan seakan-akan kampus memainkan peran untuk menegakkan demokratisasi. Ternyata kebebasan-kebebasan dalam mengekspresikan keilmuan dan aspirasi mahasiswa, selalu dihambat dengan tindakan-tindakan baja dan kejam dari pihak kampus.

Surat himbauan yang di keluarkan oleh birokrasi kampus Universitas Alma ata Yogyakarta sebagai bentuk telah matinya tradisi ilmiah di kampus dan sebagai bentuk pembungkaman ruang demokrasi di kampus. Maka dari itu kami Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta Menutut :

1.Hapus Seluruh Aturan Kampus Universitas Almaata Yang Membungkam Ruang Demokrasi Bagi Mahasiswa

2. Lawan Pembungkaman Ruang Demokrasi Di Kampus

Mahasiswa Halteng Yogyakarta Peduli Korban Bencana Tsunami Selat Sunda

CMY News – Bencana alam Tsunami yang terjadi di Selat sunda (Provinsi Banten) menarik simpatik dari segenap anggota IKEMAP HALTENG YOGYAKARTA.  Maka dari itu di adakan  penggalangan dana dengan turun ke jalan di setiap lampu merah di JL.Colombo ,Samirono,Sleman, Yogyakarta. Belasan Anggota IKEMAP HALTENG YOGYAKARTA turut berpartisipasi. Penggalangan dana ini di mulai jam 15.00 WIB, Rabbu 26 Desember 2018.

Fikar, Presiden IKEMAP HALTENG, Yang di temui di sela-sela penggalangan dana, menjelaskan bahwa tujuan dari penggalangan dana ini, untuk meringankan saudara-saudara kita yang ada di selat sunda Provinsi Banten. Karena hanya dengan solidaritas sesama manusia bisa menguatkan satu sama lain, tuturnya.

Wahyu salah satu anggota IKEMAP HALTENG, Dalam orasinya dia menyampaikan bahwa kita adalah satu, kita adalah Indonesia , kita adalah bineka tunggal ika, maka dari itu solidaritas kemanusiaan tanpa memandang ras,suku,maupun agama.

Vhiras, Sekjen IKEMAP HALTENG , Juga menyerukan kepada seluruh IKPM-IKPM Kabupaten kota Provinsi Maluku Utara, juga agar dapat bersolidaritas, begitu juga untuk seluruh rakyat Indonesia . Dana yang di dapatkan ini akan di sumbangkan buat seluruh korban gempa di selat sunda, dan semoga bisa ,meringankan beban saudara-saudara kita. Terimakasih juga kepada seluruh warga Yogyakarta yang sudah menyumbangkan dana untuk korban gempa di selat sunda,Provinsi Banten.

 Ali Akbar M

AKSI MEMPERINGATI 57 TAHUN MALAPETAKA TRIKORA

CMYnews – Rabbu, 19 Desember 2018, rakyat Papua dan Indonesia (ratusan)  yang tergabung dalam ALIANSI MAHASISWA PAPUA dan FRI-WEST PAPUA   menggelar aksi longmarch dari asrama kamasan papua, berjalan kaki sampai ke titik 0 km Malioboro Yogyakarta. 

Aksi ini untuk memperingati malapetaka 57 tahun TRIKORA (Tri Komando Rakyat) pada tahun 19 Desember 1961-19 Desember 2018. 

Selain melakukan longmarch massa aksi juga membawa keranda mayat sebagai simbol telah matinya demokrasi bagi rakyat Indonesia dan rakyat Papua, yang di lakukan oleh militerisme dan kolonialisme Indonesia. Di tengah perjalanan massa aksi pun berhenti di Pasar Sentul Yogyakarta, kemudian menyampaikan orasi politik dan respon dari masyarakat pun sangat serius mendengarkan apa yang di sampaikan oleh korlap. Setelah beberapa menit massa aksi melanjutkan perjalanan menuju ke titik 0 km.

Yunita selaku kordum,  yang CMY-News temui di sela-sela istirahat, menyampaikan bahwa West Papua sudah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka pada 1 Desember 1961. Namun kemerdekaan ini hanya bertahan selama 19 hari, karena tanggal 19 Desemeber 1961 Presiden Soekarno menyerukan TRIKORA (Tri Komando Rakyat), sebagai awal penjajahan di bangsa Papua.

Operasi militerisasi di Papua pun massif di lakukan sampai saat ini, sebelum PEPERA di adakan pada tahun 1967 telah disepakati kontrak karya bersama Freport, kemudian pada tahun 1969 baru PEPERA di laksanakan. Bahkan keterlibatan rakyat Papua pun tidak mayoritas, hanya minoritas itu pun di todong dengan senjata.

Hingga sampai saat ini  pembungkaman ruang demokrasi,pembunuhan,pemebantaian, semakin massif terjadi, aksses jurnalis pun di bungkam. 

"Kami tidak butuh pembangunan yang kami butuhkan adalah Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua. Untuk itu solusi yang tepat adalah segera melakukan referendum. Kami juga merespon terkait perang revolusi yang di jalankan TNPB, bahwa tindakan yang di lakukan TNPB sudah sesuai dengan hukum perang revolusi, namun media borjuasi Indonesia massif melakukan pemberitaan. Tetapi pembunuhan ribuan orang Papua tidak pernah satu media pun meliput secara massif," ungkap Yunita.

Marlen (FRI-WEST PAPUA) Korlap aksi tersebut menyatakan bahwa pada kenyataannya Papua sudah merdeka, makan perjuangan bangsa Papua dan rakyat Indonesia yang mendukung, adalah perjuangan merebut kembali kemerdekaan. 

Malapetaka TRIKORA adalah awal mula infasi militer dan pencaplokan kolonialisme Indeonesia terhadap bangsa Papua. Malapetaka TRIKORA yang di kumandangkan Soekarno di Alun-alun Utara Yogyakarta adalah bentuk dari Penjajahan yang di lakukan Negara Indonesia terhadap bangsa Papua. 

Di masa Rezim Orde  Baru lebih massif melakukan penjajahan di PAPUA bahkan hingga sampai saat ini. Sejarah harus di ungkap kembali, bahwa Papua bukan Indonesia, Papua adalah Negara yang sudah Merdeka. Maka dari itu kami Front Rakyat Indonesia-west Papua mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua, Sebagai Solusi Demokratis serta mendemokratiskan rakyat Indonesia.

Deven salah satu masa aksi, yang di mintai pandangannya iya menyatakan bahwa gerakan rakyat Indonesia, harus mendukung papua untuk merdeka. Karena sudah jelas bahwa penindasan dan penghisapan semakin massif terjadi di papua, dan itu di lakukan oleh militerisme,kolonialisme dan kapitalisme global. Karena ketika gerakan rakyat anti terhadap penindasan maka wajib bagi gerakan rakyat untuk mendukung papua merdeka.

Aksi pun di tutup dengan Pembacaan sikap

1.  Selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh papua
2. Tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua
3.  Buka akases jurnalis independent untuk dapat meliput segala persoalan yang terjadi di Papua
4. Tutup seluruh perusahaan asing maupun nasional yang ada di seluruhPPapua
5. Hentikan tindakan reprsifitas dan  pembungkaman ruang demokrasi yang di lakukan oleh kepolisian terhadap seluruh aktifis mahasiswa dan aktifis prodem yang bersolidaritaS
6. Hentikan perampasan tanah adat di Papua
7. Hak menentukan nasib sendiri adalah solusi demokratis bagi bangsa papua

PAPUA MERDEKA,PAPUA MERDEKA,PAPUA MERDEKA

Alam

Harga Kopra Anjlok Sebagai Bentuk Pemiskinan Petani

CMYnews – Sabtu, 1 Desember 2018, Sekitar puluah orang mahasiswa-rakyat yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat  menggelar aksi longmarch  dari parkiran abubakar ali berjalan kaki sampai ke titik 0 km Malioboro Yogyakarta. Mereka meminta agar Negara dan rezim Jokowi-Jk  bertanggung jawab terhadap anjloknya harga kopra . Massa Aksi membawakan spanduk yang berisikan tema "Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat Lawan Kapitalisme dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati"

Pram salah satau masa aksi,  dalam orasi politik menyampaikan bahwa anjloknya harga kopra di sebabkan oleh negara  yang semakin massif meluaskan ekspansi perkubunan sawit, padahal kelapa (kopra) merupakan komoditas penting bagi petani namun karena logika Negara yang hanya berorientasi melindungi kepentingan kapitalisme global maka yang di utamakan adalah kepentingan korporasi tambang dan perkebunan sawit.

Menurut Alam salah satu masa aksi, Paket kebijakan ekonomi Jokowi-Jk dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hanyalah untuk memuluskan kepentingan arus modal kapitalisme, bukan untuk menjawab kesejahteraan rakyat. Untuk itu rakyat Indonesia  Petani,Buruh,Mahasiswa,Kaum Miskin Kota, tidak boleh lagi menaruh harapan kepada penguasa maupun partai-partai politik karena merekalah yang kemudian membuat regulasi-regulasi yang memiskin rakyat. Untuk itu rakyat tertindas harus membangun kekuatan politik agar bisa mewujudkan Kemerdekaan, Keadilan, dan Kesetaraan.

Selang beberapa jam masa aksi tiba di 0 km , dan melakukan berbagai orasi politik menyampaikan bahwa Negara harus menaikkan harga kopra, karena kopra  adalah harga diri kami, dengan kopra kami bisa sekolah, untuk itu segera naikkan harga kopra. Beberapa menit kemudian masa aksi membentuk lingkaran besar di titik 0 km serta melakukan bordir, tepat pada jam 16.30 aparat kepolisian yogyakarta melakukan tindakan represifitas merampas ban mobil yang akan di bakar, memukuli masa aksi hingga salah satu masa aksi yang bernama (ARI) mengalami gangguan pendengaran. Masa aksi tetap bertahan kemudian Ari sebagai korban pemukulan aparat kepolisian mewakili Komite Perjuangan Rakyat dalam orasi politik menjelaskan bahwa kami mengecam keras tindakan represifitas yang di lakukan oleh aparat kepolisian terhadap seluruh rakyat yang sedang berjuang untuk kemerdekaan,keadilan, dan kesetaraan .

Sebelum menutup aksi , Komite Perjuangan Rakyat kemudian melakukan pembacaan sikap dengan tuntutan sebagai berikut :

1.        Naikkan Harga Kopra dengan melibatkan Petani Kelapa sebagai produsen utama yang memiliki hak untuk menentukan harga layak dari hasil produksinya.

2.        Laksanakan reforma agrarian yang termaktub dalam UU Pokok Agraria 5/1960

3.        Cabut 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi-Jk. Paket-paket ekonomi ini hanya berprospek pada ekonomi neoliberal yang tak sanggup memberikan jaminan kesejahteraan pada rakyat.

4.        Tolak ekspansi perusahaan sawit dan tambang. Kehadiran sawit dan tambang hanya menjadi malapetaka bagi hilangnya ruang hidup, hancurnya ekosistem dan eksploitasi rakyat sekitar.

5.        Perkuat regulasi tentang petani dan komoditi pertanian di subseckor holticultural dan pertanian perkebunan rakyat. Adalah sebuah keharusan Negara dalam menjamin subsisidi untuk petani, teknologi yang maju, distribusi/transportasi yang murah,menghapus tengkulak,pengetahuan tentang produksi komuditas, dan permodalan,Regulasi ini harus hadir dari level nasional hingga daerah.

6.        Mengecam keras pembiaraan tindakan premanisme terhdap gerakan rakyat

7.        Mendesak Kapolda Maluku Utara mengusut tuntas kepolisian yang melakukan represifitas terhadap mahasiswa dan rakyat Maluku utara.

8.        Mengecam kapolda Sulawesi utara atas pembiaraan tindakan repreisfitas aparat terhadap gerakan mahasiswa

9.        Mendesak kapolri untuk mencabut jabatan kapolda Maluku utara

Komite Perjuangan Rakyat Juga menyerukan Solusi :

1.        Berikan Akses Reform terhadap petani dalam bentuk koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan.

2.        Bangun Industri Perkebunan yang di kontrol langsung oleh rakyat

Bangun organisasi petani kelapa sebagai sebuah alat perjuangan petani melawan pemiskinan structural yang di lakukan penguasa dan pengusaha

Solidaritas Mahasiswa Proklamasi 45 Yogyakarta Tuntut Kopertis Tindak Rektor Atas Kasus Drop Out

CMYnews – Jumat, 10 November 2017, Sekitar puluah orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa Proklamasi 45 Yogyakarta  menggelar aksi longmarch Zombie dari kampus UP45  berjalan kaki kantor kopertis wilayah V Yogyakarta. Mereka meminta kopertis wilayah V untuk bertanggung jawab terhadap kasus drop out (DO) 22 mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan mendesak rektor UP45 untuk mencabut surat keputusan DO tersebut.

Junaidi salah satu mahasiswa yang di DO, di temui di sela sela aksi menjelaskan bahwa solidaritas sampai saat ini masih tetap konsisten. Karena dia meyakini bahwa kasus  ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang di lakukan oleh birokrasi kampus.

“Kami hanya menuntut transparansi dan demokratisasi kampus tetapi kami malah di keluarkan dari kampus. Ini merupakan tindakan model fasisme gaya baru yang ada di kampus, serta bentuk dari penistaan terhadap pancasila” katanya.

Lagi, Solidaritas Jogja Untuk Buruh AMT Pertamina

CMYnews - Yogyakarta,23 Oktober 2017 - Puluhan aksi massa yang tergabung dalam Arus (Aliansi Rakyat Untuk Solidaritas - Longmarch AMT) menggelar aksi solidaritas untuk longmarch buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina. 

Aksi solidaritas  dimulai pada pukul 10.00, diawali dengan konvoi dari kampus UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta hingga ke Tugu Jogja. Massa aksi kemudian melanjutkan atraksi mendorong kendaraan masing-masing dari Tugu Jogja sampai di depan kantor Pertamina, Yogyakarta.

Massa aksi mengggunakan kostum dan riasan wajah menyerupai zombi atau mayat hidup. Menurut Adeli, Koordinator Lapangan ARUS, mengatakan bahwa simbol zombi menggambarkan realitas buruh AMT Pertamina yang di-PHK sepihak oleh perusahaan BUMN ini,  yang menyebabkan ekonomi keluarga para buruh hancur.

Solidaritas Masyarakat Makassar Untuk Buruh AMT Pertamina

CMYnews - Makassar - Puluhan aksi massa yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Masyarakat Makassar Untuk AMT melakukan aksi solidaritas bertempat di Fly Over untuk Buruh Awak Mobil Tangki (AMT) pada pukul 14.50 wita, terkait kasus pemutusan hubugan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Pertamina. Jumat, (13/10)

Dok. Accunk Nebo

Massa aksi melakukan longmarch mulai dari depan Universitas Muslim Indonesia (UMI) sampai ke flyover juga sebagai bentuk dukungan terhadap Buruh AMT yang dimana buruh-buruh AMT juga melakukan aksi longmarch mulai dari Bandung - Jakarta

Aliansi Solidartas Masyarakat Makassar Untuk AMT terdiri dari beberapa organisasi yaitu, Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Mahasiswa Kerakyatan (FMK), dan Serikat Perempuan Indonesia (SRIKANDI).

Dukung Longmarch Buruh AMT, CMY Gelar Aksi Solidaritas

CMYnews– Jumat 13 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 siang, gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta (CMY),  yang merupakan anggota Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK) menggelar aksi solidaritas untuk buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina. 

Aksi ini merupakan bagian dari dukungan solidaritas Cakrawala untuk buruh AMT yang tengah melakukan longmarch Bandung - Jakarta. Aksi Cakrawala digelar di depan Kampus UIN SUKA Yogyakarta.

Tolak DO 22 Mahasiswa Up45 Jogja, Mahasiswa-Rakyat Jogja Bersatu!

Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta hari ini - (10/08/2017) Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi ekstra maupun intra serta gerakan rakyat yang ada di Yogyakarta, melakukan aksi longmars dari parkiran Abubakar Ali sampai ke DPRD Yogyakarta sambil membawa keranda mayat sebagi simbol telah matinya hati nurani rektor dan demokrasi di kampus. Untuk menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan mulai dari kapitalisasi pendidikan dan pengekangan ruang demokrasikampus. Terkhususnya di daerah Istemewa Yogyakarta yang katanya Kota pendidikan tetapi apa yang terjadi Rektor Universitas Proklamasi telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan mendrop out 22 mahasiswa UP45 Yogyakarta.. Aksi yang digelar kali ini, berbagai organisasi bergabung dengan Aliansi Mahasiswa Solidaraitas Universtas Proklamasi.

Refleksi 17 Tahun Reformasi: Melawan Politik Orde Baru!

Rezim militer Suharto (orde baru) memiliki konsep “massa mengambang”, hal ini berarti  dijauhkannya rakyat dari aktivitas politik. Keterlibatan aktif rakyat dalam berpolitik, berpartai, berorganisasi, berdemonstrasi, rapat-rapat akbar,  dan mogok dihancurkan oleh rezim militer Suharto, sebab hal ini bertentangan dengan konsep massa mengambang. Disisi lain konsep politik massa mengambang memuluskan menguatnya kekuatan imprealis dan masuknya modal asing sebab segala penentuan kebijakan sepenuhnya milik rezim militer Suharto.

Adanya akumulasi kemarahan atas penindasan dan tekanan yang dilakukan oleh rezim militer Suharto di tambah lagi krisis ekonomi yang menyebabkan rakyat semakin sengsara. Ini menyebabkan perjuangan rakyat mencapai puncak kemarahannya untuk menggulingkan rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan pernyataan mundurnya Soeharto jadi presiden menandakan babak baru dalam dunia ekonomi politik Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi ?

SERUAN NASIONAL PERINGATAN 21 MEI 1998

 MOMENTUM HARI KEJATUHAN SOEHARTO: TUNTASKAN PERJUANGAN DEMOKRASI 1998

Gerakan 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto  turun dari jabatannya sebagai Presiden pada tangal 21 mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa sejak Pembantaian massal rakyat indonesia 1965  hingga tahun 1998. Gerakan 98 merupakan tonggak pembukaan ruang demokrasi yang selama 32 tahun tidak ada kebebasan sama sekali mulai dari kampus hingga di  lingkungan sosial masyarakat secara umum.

Namun perjuangan Demokrasi 98 sesungguhnya belum tuntas, soeharto memang telah tiada tapi politik orde baru masih berdiri kokoh hingga saat ini. Demiliterisasi (berhentinya proses militerisasi) merupakan salah satu yang diperjuangkan oleh gerakan 98 belum lagi tercapai.  Kalau Soeharto dulu merangkul militer menjadi tulang punggung utama dipemerintahannya, kini pemerintahan jokowi juga demikian. Mereka ini, sisa-sisa Orde Baru terus-menerus melakukan manuver politik  agar dosa-dosa mereka tidak pernah terbongkar dan bisa mempertahankan status quo. Akibatnya, agenda-agenda perjuangan 98 seperti demiliterisasi, pemberantasan KKN dst dst, terus terganjal.

Peringati Trisakti, Mahasiswa Jogja Tuntut Pendidikan Gratis!

Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta hari ini (12/05) memperingati tragedi Trisakti yang terjadi 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1998 saat mahasiswa dan rakyat hendak menggulingkan rezim otoriter Soehart. Peristiwa ini menyebabkan beberapa mahasiswa Trisakti meninggal karena ditembaki aparat militer. Peringatan ini digelar dalam bentuk aksi massa di kampus UIN dan pertigaaan UIN Sunan Kalijaga. Aksi yang digelar kali ini, Cakrawala beraliansi dengan kawan-kawan organisasi mahasiswa diantaranya FAM-J, PMII, FMPR, SMI, Perempuan Mahardhika dan LMND dengan nama aliansi Refleksi Tragedi Trisakti.

Aksi yang di mulai pukul 14.00 mengangkat tema “Tolak Kapitalisasi Pendidikan, Bangun Persatuan Mahasiswa Berkarakter Kerakyatan”. Menurut koordinator lapangan kawan Ali Akbar Muhammad, isu yang diangkat soal pendidikan di Indonesia. Menurutnya pendidikan di Indonesia sangat mahal dan tidak dapat diakses oleh rakyat miskin.  “Saat ini pendidikan telah dilempar ke pasar, salah satu bentuknya adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT), inilah bukti nyata negara melepaskan tanggungjawabnya dalam pembiayaan pendidikan” kata kawan yang sering dipanggil Ali ini. 

GNP TUNTUT PENDIDIKAN GRATIS, DEMOKRATIS, ILMIAH DAN BERKARAKTER KERAKYATAN

Sabtu, 02 Mei 2015, sekitar pukul 13.30, sekitar 500an mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi mahasiswa di Yogyakarta membanjiri sepanjang jalan Malioboro. Hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, massa yang menamakan diri Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan berkarakter kerakyatan. Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta adalah salah satu gerakan mahasiswa yang terlibat dalam GNP.

Menurut Adely Laode koordinator Cakrawala mengatakan bahwa paska Indonesia ikut menanda-tangani program WTO yaitu General Adjusment on Trade in Service (GATS), pendidikan langsung di lempar ke pasar sebagai salah satu komoditi dari industri jasa oleh pemerintah Indonesia. Sehingga pria dengan lesung pipi yang tak kentara itu menegaskan bahwa pendidikan mahal  tak terelakkan karena negara adalah boneka WTO.

Apa yang dikatakan Adely, tidak jauh berbeda seperti apa yang dikatakan oleh Barces Kabuseng. Pria berparas manis asal negeri Nikel, Halmahera, saat dimintai pendapat menuturkan bahwa Indonesia tidak punya syarat menjadi negeri dengan biaya pendidikan yang mahal. Pasalnya, negeri ini kaya dengan sumber daya alam. Tentu saja, jika SDA dikuasai dan dikelola oleh rakyat maka bukan saja pendidikan yang gratis tapi seluruh hajat hidup rakyat Indonesia akan terpenuhi.

Namun menurutnya, pendidikan gratis saja tidak cukup. Sebab saat ini di Indonesia, praktek anti demokrasi di kampus semakin nyata dilakukan oleh pihak kampus. Pemutaran film Senyap, film Samin VS Semen, diskusi-diskusi sejarah, LGBT, dll, dilarang keras di kampus. Mahasiswa harus berjuang kuat untuk itu. Makanya, yang dituntut pendidikan gratis, demokratis, ilmuah dan berkarakter kerakyatan. Tutupnya langsung berlalu masuk ke barisan massa aksi. Terlihat warna-warni bendera organisasi menambah menarik aksi siang menjelang sore ini. Tulisan di poster-poster menegaskan tuntutan – tuntutan GNP secara bersama, misalnya: Cabut UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Uuno 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta beberapa regulasi pendidikan yang dianggap memberikan legitimasi pada swastanisasi dunia pendidikan.

Pukul 18.15, GNP membubarkan diri dengan tertib. “Ini bulan Mei. Bulan perlawanan rakyat Indonesia. Saya kira kawan – kawan GNP sudah menyepakati bahwa front ini tidak akan berhenti hanya pada tanggal 02 Mei saja. Tapi akan ada kelanjutannya” tutup Adely.

Oke, kita tunggu aksi selanjutnya. Semangat terus ya, kawan. Semoga ada perubahan di dunia pendidikan. Bersatulah gerakan mahasiswa. J (Tinta Merah)